Agar Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran, Pemdes Siddo Gelar Sosialisasi Hukum Pengawalan Pupuk

BARRU - Pemerintah desa (Pemdes) Siddo, kecamatan Soppeng Riaja bersama dengan Kepolisian Resor (Polres) Barru menggelar sosialisasi hukum pengawalan pupuk bersubsidi, di Warkop Sudut Pandang, Bumdes Mappasilele Siddo, pada Jumat (13/12/2024).

Sosialisasi ini dibuka secara langsung oleh Kades Siddo Kherul Rijal, ST dan menghadirkan dua narasumber yakni Kasat Reskrim Polres Barru Iptu. Akbar Sirajuddin dan Ipda. Sarifuddin dari unit Tipidter Polres Barru.

Baca juga: Ratusan Peserta Hadiri Giat Ketua TP PKK Barru Hasnah Syam di Lapasu

Hadir sebagai peserta sosialisasi, Ketua BPD dan Anggota, TP3MD, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Siddo, Staf dan Perangkat Desa, Anggota Tani serta Pengecer Pupuk. 

Kades Siddo Khaerul Rijal mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberi pemahaman hukum kepada para petani terkait pupuk subsidi.Menurutnya, dengan sosialisasi ini, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi untuk para petani bisa tepat sasaran.

Baca juga: Di Lampung, LaNyalla Ajak Warga PSHT Kembali ke UUD 45 Agar Kedaulatan di Tangan Rakyat

"Dalam sosialisasi pada hari ini, kami mengundang langsung para petani, bukan hanya ketua kelompok, agar supaya mereka juga bisa mendengar atau memahami regulasi penggunaan pupuk bersubsidi", terang Rijal.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Barru Iptu. Akbar Sirajuddin mengapresiasi Pemdes Siddo yang melaksanakan sosialisasi ini. 

Baca juga: Bupati Barru Suardi Saleh Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda AKBP Yudha Wirajati

"Dengan adanya sosialisasi pengawalan hukum ini, penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran sehingga kedepan tidak ada lagi kelangkaan pupuk", tegasnya.

Ditempat yang sama, Ipda. Syarifuddin menekankan bahwa pengawasan bukan hanya polisi tetapi seluruh komponen masyarakat.

Baca juga: Suardi Saleh Ikuti Road Show Daring Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan

"Pupuk bersubsidi menggunakan uang negara. Sehingga kalau ada orang yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi maka bisa berpontensi berhadapan hukum", ujarnya.